Unggul Islami Enterpreneurship
Dprd parepare

Anggota DPRD Parepare Soroti Izin Indomaret di Jalan Nurussamawati

MITRAINDONESIA, Parepare – Anggota DPRD Kota Parepare, Sappe, menyoroti keberadaan pasar ritel modern Indomaret yang berdiri di Jalan Nurussamawati, Kota Parepare.  Hal itu ia sampaikan dalam rapat paripurna DPRD Parepare, Selasa (26/8/2025). Sappe menilai izin yang diberikan pemerintah kepada ritel modern itu bermasalah karena secara aturan jarak antar pasar ritel seharusnya minimal 500 meter. Namun, hingga kini ritel tersebut masih tetap beroperasi. “Anggota DPRD secara konstitusi sudah men…
 Anggota DPRD Parepare Soroti Izin Indomaret di Jalan Nurussamawati

DPRD Parepare Soroti Pembentukan Satgas Kelurahan, Dinilai Timbulkan Tumpang Tindih Tugas

MITRAINDONESIA, PAREPARE,  — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) menanggapi keresahan para ketua RT dan RW terhadap rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Kelurahan.  Rapat ini berlangsung di ruang paripurna pada pada Senin, 28 Juli 2025 yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Parepare Kamaluddin Kadir. Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti potensi tumpang tindih tugas antara Satgas Kelurahan dan struktur RT/RW. Ketua DPRD Parepare…
DPRD Parepare Soroti Pembentukan Satgas Kelurahan, Dinilai Timbulkan Tumpang Tindih Tugas

DPRD dan Wali Kota Parepare Sepakat, LPJ APBD 2024 Resmi Disahkan Jadi Perda

MITRAINDONESIA, PAREPARE - Ketua DPRD Kaharuddin Kadir dan Wali Kota Parepare Tasming Hamid teken nota persetujuan Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban APBD Kota Parepare tahun 2025. Ranperda tersebut ditetapkan di ruang rapat paripurna DPRD Kota Parepare, pada Senin (21/7/2025). Dalam menetapkan Ranperda menjasi Perda LPJ APBD tahun 2025 tersebut, Tim Pemerintah Daerah atau SKPD bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Parepare telah membahas sebelumnya dalam rapat pembahasan R…
 DPRD dan Wali Kota Parepare Sepakat, LPJ APBD 2024 Resmi Disahkan Jadi Perda

DPRD Parepare RDP dengan Warga yang Mengadu Mobilnya Disita Pihak Leasing

Komisi III DPRD Kota Parepare menggelar rapat dengar pendapat (RDP) setelah menerima aduan dari seorang warga bernama Fathuddin, yang mengaku mobilnya disita oleh pihak leasing meski hanya menunggak cicilan selama satu bulan. RDP yang digelar di Ruang Komisi III DPRD Parepare itu turut menghadirkan perwakilan perusahaan pembiayaan, pihak pengadu, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). DPRD memberi tenggat waktu hingga 26 Juni 2025 agar perusahaan pembiayaan dapat memberikan solusi…
DPRD Parepare RDP dengan Warga yang Mengadu Mobilnya Disita Pihak Leasing

DPRD Parepare Kritik Penertiban PKL yang Dinilai Tergesa-gesa

Proses penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang telah berlangsung selama tiga pekan terakhir di Kota Parepare mendapat sorotan tajam dari kalangan DPRD. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai langkah pemerintah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) belum disertai kesiapan teknis di lapangan. Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Andi Fudail, dalam rapat paripurna yang digelar belum lama ini, menyampaikan bahwa penertiban berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penataan PKL dan Perda N…
DPRD Parepare Kritik Penertiban PKL yang Dinilai Tergesa-gesa

Komisi II DPRD Kota Parepare Gelar RDP Terkait Upah Buruh TKBM

PAREPARE  — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare melalui Komisi II menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sistem pengupahan dan dugaan potongan upah buruh bongkar muat (TKBM) di Pelabuhan Cappa Ujung, Senin (23/6/2025). Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Parepare, Satria Parman Agoes Mante, ini menghadirkan para stakeholder kepelabuhanan, pengawas, mandor, serta perwakilan buruh TKBM. Dalam forum tersebut, Ketua TKBM Parepare, Yasser Aslan Tjanring atau…
Komisi II DPRD Kota Parepare Gelar RDP Terkait Upah Buruh TKBM

DPRD Parepare Soroti Dugaan Pelanggaran Perda Pendirian Indomaret Nurussamawati

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare angkat suara terkait kembalinya operasional minimarket Indomaret di Jalan Nurussamawati. Wakil Ketua Komisi I DPRD Parepare, Asy’ari Abdullah, menilai keberadaan toko modern tersebut kuat mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih. “Pendirian Indomaret ini tidak sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 10 Tahun 2017, khususnya Pasal 1 Huruf e, yang dengan jelas mengatur tentang…
DPRD Parepare Soroti Dugaan Pelanggaran Perda Pendirian Indomaret Nurussamawati

Rapat Paripurna DPRD Parepare Bahas Pandangan Fraksi Soal RPJMD 2025–2029

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menggelar rapat paripurna yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Parepare 2025–2029. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Parepare, Suyuti, ini merupakan bagian dari proses pembentukan peraturan daerah strategis yang bertujuan memastikan arah pembangunan daerah dirumuskan secara partisipatif dan transparan. “RPJMD bukan hanya …
Rapat Paripurna DPRD Parepare Bahas Pandangan Fraksi Soal RPJMD 2025–2029

Legislator Protes Pernyataan ‘Belum Move On Pilkada’, Rapat Paripurna DPRD Parepare Memanas

Rapat paripurna DPRD Kota Parepare yang membahas penyerahan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 memanas usai pernyataan Wakil Ketua DPRD Parepare, Suyuti, yang menilai sejumlah legislator belum move on dari Pilkada. Pernyataan tersebut memicu gelombang interupsi dan ketegangan di ruang paripurna DPRD pada Selasa pagi sekitar pukul 10.20 WITA. Sebanyak delapan anggota DPRD menyampaikan interupsi, mengkritisi kebijakan Pemerintah Kota Parepare yang dinila…
Legislator Protes Pernyataan ‘Belum Move On Pilkada’, Rapat Paripurna DPRD Parepare Memanas

Memasuki Masa Reses, 25 Legislator DPRD Parepare Bakal Serap Aspirasi di Dapil

MITRAINDONESIA, Parepare — DPRD Parepare kembali memasuki masa reses yang kedua di tahun 2025. Reses atau temu konstituen itu akan berlangsung 23-25 Mei 2025 mendatang. “Sesuai keputusan pimpinan DPRD, masa reses itu jadwalnya mulai Jumat sampai Minggu ini atau 23-25 Mei 2025,” ujar Sekretaris DPRD Parepare, Arifuddin Idris saat ditemui. Arifuddin menjelaskan, reses atau temu konstituen itu adalah program anggota DPRD untuk menyerap aspirasi warga di dapil masing-masing. Selanjutnya, hasil rese…
Memasuki Masa Reses, 25 Legislator DPRD Parepare Bakal Serap Aspirasi di Dapil

Sertifikat Rumah Tertahan di Bank, Warga Parepare Mengadu ke DPRD

MITRAINDONESIA, Parepare - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan 25 warga Bukit Pare Permai & Sao Lapadde tentang pelunasan kredit KPR. Warga mengaku belum menerima sertifikat rumah dari pihak bank padahal angsurannya sudah lunas.  "Kami sudah melunasi angsuran di pihak bank sejak tiga tahun lalu. Tapi proses sertifikatnya belum ada titik terang," jelas warga bernama Dian Wahyudi, Jumat (16/5/2025). Lebih lanjut, Dian m…
 Sertifikat Rumah Tertahan di Bank, Warga Parepare Mengadu ke DPRD

DPRD Parepare Menyoroti Studi Tour 27 Kepsek SD ke Madiun

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare menyoroti keberangkatan 27 kepala sekolah (Kepsek) tingkat SD ke Madiun, Jawa Timur, untuk melakukan studi tiru terkait program Kandidat Sekolah Rujukan Google (KSRG). DPRD menilai langkah tersebut kurang tepat, mengingat kondisi efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah daerah. Wakil Ketua DPRD Parepare, M. Yusuf Lapanna, menyayangkan pemilihan lokasi studi tiru yang jauh dan memerlukan anggaran besar, padahal alternatif serupa t…
DPRD Parepare Menyoroti Studi Tour 27 Kepsek SD ke Madiun

Komisi III DPRD Fasilitasi Aduan Warga Terkait Denda Angsuran BPKB Membengkak

Komisi III DPRD Kota Parepare menggelar rapat dengar pendapat (RDP) menindaklanjuti aduan seorang warga yang mengaku terbebani denda angsuran BPKB mobil. Dalam RDP tersebut, warga meminta DPRD memfasilitasi keringanan pembayaran denda yang dinilai membengkak. Ketua Komisi III DPRD Parepare menyampaikan, pihaknya menampung aspirasi warga dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait agar ada solusi yang tidak merugikan masyarakat. Menurutnya, DPRD memiliki kewajiban memperjuangkan hak-ha…
Komisi III DPRD Fasilitasi Aduan Warga Terkait Denda Angsuran BPKB Membengkak

Komisi II DPRD Parepare Mediasi PHK Sepihak PT Lumpue Indah

Komisi II DPRD Kota Parepare memfasilitasi mediasi atas laporan seorang pekerja konstruksi bernama Tajuddin yang mengaku mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh PT Lumpue Indah. Mediasi digelar dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Komisi II DPRD Parepare, Selasa (6/5/2025). Dalam RDP tersebut, DPRD Parepare menghadirkan perwakilan perusahaan, yakni Yeni dari PT Lumpue Indah, serta perwakilan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Parepare. Tajuddin mengungkapkan dirinya…
Komisi II DPRD Parepare Mediasi PHK Sepihak PT Lumpue Indah

DPRD Parepare Fasilitasi Mediasi Sengketa Lahan 600 Hektare, Desak BPN Buka Data Sertifikat

MITRAINDONESIA, Parepare,  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, melalui Komisi I, memediasi konflik pertanahan antara warga bernama Andi Bahtiar dan pihak yang mengklaim memiliki sertifikat atas lahan seluas lebih dari 600 hektare. DPRD menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai langkah utama untuk menyelesaikan permasalahan yang disinyalir terjadi akibat penerbitan sertifikat tanpa persetujuan pemilik awal. Mediasi dilaksanakan dal…
DPRD Parepare Fasilitasi Mediasi Sengketa Lahan 600 Hektare, Desak BPN Buka Data Sertifikat

Rapat Paripurna DPRD Parepare Batal Dilaksanakan, Dewan Protes Kebijakan Efisiensi Sepihak Pemkot

MITRAINDONESIA, Parepare  – Rapat paripurna DPRD Kota Parepare yang dijadwalkan membahas rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) terpaksa dibatalkan. Rapat yang seyogianya digelar pada Jumat pagi itu tidak mencapai kuorum akibat minimnya kehadiran anggota dewan, yang memilih absen sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh Pemerintah Kota Parepare. Hingga pukul 09.40 WITA, hanya 7 dari 25 anggota dewan ya…
Rapat Paripurna DPRD Parepare Batal Dilaksanakan, Dewan Protes Kebijakan Efisiensi Sepihak Pemkot

DPRD Parepare Desak Evaluasi Sistem Parkir RSUD Andi Makkasau, Soroti Praktik Tak Profesional

Parepare, – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Parepare, Sulawesi Selatan, menyoroti pengelolaan parkir di RSUD Andi Makkasau yang dianggap sarat masalah dan tidak profesional. Pengelolaan yang diserahkan kepada pihak ketiga, yakni CV Mitra Parkir Utama, menjadi sorotan setelah banyak warga menyampaikan keluhan. Ketua Komisi II DPRD Parepare, Satria Parman Agus Mante, mengungkapkan bahwa pelayanan parkir di rumah sakit rujukan tersebut tidak menunjukkan akuntabilitas dan justru terkesan…
DPRD Parepare Desak Evaluasi Sistem Parkir RSUD Andi Makkasau, Soroti Praktik Tak Profesional

Keluarga Tahanan yang Meninggal di Rutan Parepare Pertanyakan Diagnosa Medis, DPRD dan Propam Turun Tangan

foto:CNN Indonesia MITRAINDONESIA, PAREPARE – Pihak keluarga dari M Rusli (49), seorang tahanan kasus narkotika yang meninggal saat menjalani masa penahanan di Polres Parepare, menyampaikan keberatannya terhadap diagnosa medis yang tercantum dalam surat kematian. Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Kota Parepare, Selasa (15/4/2025). Agussalim, kakak kandung almarhum, mengaku tidak sepenuhnya menerima penjelasan dari rumah sakit. Ia mencurigai diagnosa ‘tumor paru’…
Keluarga Tahanan yang Meninggal di Rutan Parepare Pertanyakan Diagnosa Medis, DPRD dan Propam Turun Tangan

DPRD Parepare Gelar RDP Bahas Aduan Keluarga Tahanan, Minta RSUD Andi Makkasau Transparan

MITRAINDONESIA, Parepare  – Komisi II DPRD Kota Parepare menggelar rapat dengar pendapat (RDP) menyusul adanya aduan dari keluarga seorang tahanan yang menjadi korban saat berada dalam pengawasan Polres Parepare. RDP ini menghadirkan kakak korban dan pihak manajemen RSUD Andi Makkasau untuk mengklarifikasi informasi yang disampaikan keluarga. Ketua Komisi II DPRD Parepare, Satria Parman Agoes Mante, menyatakan bahwa sebagian besar aduan telah dijawab secara rinci oleh pihak rumah sakit, lengk…
 DPRD Parepare Gelar RDP Bahas Aduan Keluarga Tahanan, Minta RSUD Andi Makkasau Transparan

DPRD Parepare Kaji Pengelolaan Keuangan BUMD Lewat Kunjungan ke Palopo

MITRAINDONESIA, PAREPARE  – Ketua DPRD Kota Parepare, H. Kaharuddin Kadir, memimpin langsung kunjungan kerja ke Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Tirta Mangkaluku (TM) Kota Palopo bersama anggota Komisi I DPRD. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari sistem pengelolaan keuangan dan strategi peningkatan pendapatan perusahaan daerah yang diterapkan di Palopo. Rombongan diterima oleh Direktur Perumda TM Palopo, H. M. Tawakkal, di ruang rapat kantor pusat. Dalam pertemuan tersebut, DPR…
DPRD Parepare Kaji Pengelolaan Keuangan BUMD Lewat Kunjungan ke Palopo